SURABAYA (tribratanews.jatim.polri.go.id) – Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto tegaskan kepada Kapolres se-Jatim, untuk menjamin kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jatim berjalan aman dan lancar.
Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jatim, saat buka Kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) bulanan dan kesiapan pungut suara dalam rangka operasi mantap praja Polda Jatim 2024, Selasa (8/10/2024) di Gedung Rupatama, Polda Jatim.
Kegiatan ini juga di ikuti oleh seluruh Kapolres /ta /tabes se-Jatim dan diikuti oleh seluruh pejabat utama di Polres jajaran dan Kapolsek se-Jatim, secara luring dan daring.
BacaBerita
Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan. Perlu dicermati bahwa pilkada hari ini sudah mencapai tahapan kampanye, ada peningkatan wilayah yang sangat rawan, yang mencakup 7 kabupaten /kota. Yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Situbondo.
” Ada 7 Kabupaten /Kota ini saya minta petakan betul, kerawanan-kerawanan yang potensial akan muncul, jangan underestimate, kita harus jamin 100% penyelenggaraan pilkada di Jawa Timur tidak boleh ada riak-riak, kita tidak boleh kalah,” jelasnya Kapolda Jatim dalam sambutannya di kegiatan Anev bulanan.
Lebih lanjut, Irjen Pol Imam Sugianto juga menyampaikan, kepada Kapolres jajaran untuk terus berkoordinasi dalam pengamanan pilkada. Kemungkinan daerah rawan akan dilakukan penebalan pasukan, yang berkolaborasi dengan TNI.
“Siapa saja yang akan mengganggu jalannya pilkada, sudah tidak ada tawar menawar. Tujuan kita adalah mengamankan siapapun yang akan menganggu jalannya pilkada 2024 khususnya di wilayah Jawa Timur,” tegasnya.
“Namun kita tidak boleh underestimate dari 7 tadi, wilayah-wilayah lain yang kira-kira potensial ada kerawanan yang akan muncul, saya minta tolong itu di petakan betul dan siapkan treatment-treatment yang bisa memitigasi, atau menghilangkan kerawanan-kerawanan yang akan muncul itu,” tambahnya.
Selain itu, Irjen Pol Imam Sugianto juga mengatakan, untuk menjaga Kondusifitas selama kampanye, penting untuk meningkatkan kegiatan cooling system.
“Tolong para Kapolres, ditengah-tengah kegiatan pengamanan pilkada ini cooling system terus jalan, masifkan dan itu menyentuh dititik-titik sentral yang dianggap memiliki kerawanan diwilayahnya masing-masing,” ucapnya.
Selain itu, Kapolda Jatim juga menyampaikan. Peran kasatwil dalam cooling system ini diharapkan hadir dan buat agenda selama 2-3 bulan kedepan.
“Ditingkat bawah menjelang pemungutan suara, saya minta para Kapolres Bhabinkamtibmas tolong dikonsolidasikan, silahkan untuk berkolaborasi dengan tiga pilar di desa-desa itu, nanti Bhabinkamtibmas ini kita harapkan ada tugas tambahan untuk mengawasi pembentukan saksi dan pelaksanaan tugas-tugas saksi pada saan mulai penghitungan. Mulain coblosan dan penghitungan saya minta Bhabinkamtibmas petakan betul TPS diwilayah masing-masing,” paparnya.
Jika jumlah Bhabinkamtibmas kurang, petugas kepolisian yang di tunjuk siapkan untuk membantu tugas babin dalam rangka pengawasan kegiatan-kegiatan para saksi di TPS yang sudah dibetuk.
Irjen Pol Imam Sugianto mengimbau, manakala ada hal-hal yang tidak patut dilaksanakan di level bawah itu, segera berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dan mengambil tindakan cepat, untuk memitigasi dan mencegah penyimpangan yang terjadi.
“Tolong ini juga salah satu rangkaian kegiatan cooling system, sehingga semuanya bisa berjalan dengan utuh,” tandasnya.
Kapolda Jatim Sampaikan Penekanan:
- Seluruh jajaran agar menjaga situasi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan memastikan tidak ada demonstrasi yang bereaksi menolak, lakukan penggalangan dan konsolidasi dengan ormas di wilayah masing- masing.
- Jalin sinergitas dan koordinasi dengan unsur TNI dan stakeholder terkait di wilayah masing-masing, dan buat SOP terkait penanganan kontinjensi agar setiap potensi gangguan keamanan dapat segera diatasi.
- Dorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara Pilkada dengan tetap menjaga netralitas Polri.
- Wakapolda selaku ketua umum dan Karo SDM selaku ketua harian Komite Olahraga Polri agar melakukan evaluasi terhadap Komite Olahraga Polri serta lakukan inventarisir personel terbaik dengan latar belakang olahraga guna mendapatkan pembinaan yang optimal
- Pastikan Penyerapan anggaran tepat waktu sesuai dengan timeline yang ditetapkan, laksanakan Penyerapan anggaran dengan memperhatikan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- Seluruh jajaran agar meningkatkan kesiapsiagaan dan proaktif dalam mitigasi bencana melalui pemetaan daerah rawan, penyusunan rencana kontinjensi, koordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD dan TNI, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meminimalkan dampak bencana. (mbah/hms)
Users Today : 85
Total Users : 26327
Views Today : 193
Total views : 170317
Who's Online : 30
Discussion about this post