JAKARTA (tribratanews.jatim.polri.go.id) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan. Karena itu, Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni yang berkualitas bagi masyarakat.
“Saya telah bertemu dengan Menteri BKKBN dan Wakil Menterinya untuk membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN. Ini juga akan dibantu dengan BP Tapera,” ujar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dilansir dari laman RRI, Kamis (15/5/2025).
Dalam kesempatannya ia mengaku pihaknya siap melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan. Dengan memudahkan akses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.
“Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya, para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.
Selanjutnya ia berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP. Pasalnya, KPR FLPP ini memiliki angsuran rumah subsidi yang terjangkau.
“Pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah,” tutupnya. (tbn/mbah)
RRI
Discussion about this post